You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Kuin Kecil

Kec. Aluh - Aluh, Kab. Banjar, Prov. Nusa Tenggara Barat
Info

Datang Ke Desa Kuin Kecil, Cabup Banjar Andin Sofyanoor Beri Pendidikan Politik


Datang Ke Desa Kuin Kecil, Cabup Banjar Andin Sofyanoor Beri Pendidikan Politik

ADA hal yang menarik ketika calon Bupati Banjar Andin Sofyanoor bersua sekaligus berdialog dengan warga Desa Kuin Kecil di Kecamatan Aluh-Aluh, Minggu (11/10/2020).

TERNYATA, tawaran atau iming-iming bagi warga yang punya hak pilih dibayar dengan lembaran uang masih mengemuka. Andin yang berlatar belakang seorang doktor hukum ini mengakui saat ini muncul isu berhembus jika ada pasangan calon yang berani bayar suara seharga Rp 200 ribu per kepala.

“Nah, jika money politics atau politik uang itu tetap dilakukan, ada konsekuensi logis dan hukum bagi kandidat dan pemilik suara berdasar peraturan perundang-undangan. Apalagi, ada anggapan yang berkembang, kalau ingin menang, maka siapkan uang sebanyak-banyaknya untuk membeli suara pemilih. Ini jelas bukan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat,” kata calon Bupati Banjar Andin Sofyanoor.

BACA : Baliho Andin-Guru Oton Dirusak Tangan Jahil Justru Datangkan Simpati Warga

Andin tak memungkiri ada istilah ‘batembak’ untuk membeli suara pemilih. Jika ada pasangan calon berani membayar Rp 200 ribu per suara, maka bisa jadi ada pula calon menaikkan ‘ogoran’ sampai Rp 300 ribu per suara.

“Sekali lagi, saya tak akan melakoni itu. Sebab, saya teguh memegang mandat para ulama agar tetap mengutamakan politik santun dan anti politik uang. Ini saya pegang dan berkomitmen,” cetus Andin.

Dalam kalkulasi Andin, jika misalkan satu suara dibeli seharga Rp 200 ribu, maka dikalikan 200 ribu pemilih, tentu seorang paslon harus menyediakan dana segar segede Rp 40 miliar.

BACA JUGA : Bertemu Emak-Emak di Martapura, Ini Harapan Mereka kepada Duet Andin-Guru Oton

“Bapak, ibu dan saudara harus tahu, berapa sebenarnya gaji seorang bupati. Hanya Rp 50 juta per bulan, dikalikan setahun atau 12 bulan didapat Rp 600 juta. Kalau jabatannya hanya empat tahun, berarti hanya dapat Rp 2,4 miliar. Nah, bandingkan, ongkos politik yang dikeluarkannya mencapai Rp 40 miliar, sementara gaji dan tunjangan didapat hanya Rp 2,4 miliar, apa yang akan terjadi,” kata Andin, beranalogi.

Masih menurut Andin, tentu paslon yang telah membeli suara, tak ingin merugi. Apalagi, jika uang yang dikeluarkannya untuk ongkos politik uang mencapai puluhan miliar. “Jika ada pikiran untuk mengembalikan modal, tentu tidak sempat memikirkan untuk membangun daerah. Inilah mengapa politik uang itu sangat merusak,” cetus doktor hukum lulusan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini.

BACA JUGA : Pilih Menginap di Kuin Besar, Cabup Banjar Andin Sofyanoor Serap Aspirasi Warga Aluh-Aluh

Di sisi lain, menurut Andin, masyarakat yang sudah menjual suaranya dengan harga ratusan ribu, jelas tidak bisa lagi menuntut. Karena, pada prinsipnya, hak konstitusi sudah tergadai oleh calon yang membeli suaranya.

Andin mengatakan jika dirinya melakoni hal yang sama, tentu para habaib dan ulama yang mendukungnya akan menolak keras masalah itu. Bagi Andin, politik uang bukan saja melanggar hukum, tapi juga melabrak hukum agama (Islam).

Begitu mendengar paparan Andin, warga Desa Kuin Kecil pun sepakat untuk menolak tegas praktik politik uang. Bagi warga, praktik politik curang itu harus dilawan agar tak menjadi tradisi saat pemilihan kepala daerah maupun lainnya.

Usai berdialog dengan warga Desa Kuin Kecil, rombongan Cabup Banjar Andin Sofyanoor pun meneruskan anjangsana ke Desa Terapu dan Handil Baru, masih di Kecamatan Aluh-Aluh. Di tempat ini, Andin pun merekam apa saja yang menjadi persoalan warga.

BACA JUGA : Gaungkan Anti Politik Uang, Cabup Banjar Andin Sofyanoor : Niat Saja Sudah Salah!

Calon Bupati Banjar nomor urut 2 juga menyempatkan memenuhi undangan perkawinan salah satu warga di Desa Kuin Kecil RT 01. Dirinya pun disambut pembakal dan warga setempat. Dalam silaturahmi ini, Andin lebih memilih berbincang santai dengan warga.

“Saya harus malu kalau datang ke Desa Kuin Kecil. Sebab, akses jalan yang masuk wilayah Kota Banjarmasin justru sudah beraspal. Sementara, jalan yang ada di desa masih berupa hamparan tanah liat. Ke depan, Desa Kuin Kecil yang menjadi daerah perbatasan dengan Kota Banjarmasin harus setara, jalan harus diaspal,” tutur kandidat dari jalur independen ini.(jejakrekam)

Bagikan artikel ini: